ARTI JANJI

Kamis, 22 Oktober 2009. Hari pelantikan KABINET INOONESIA BERSATU II.

34 orang menteri dan 2 Pejabat setingkat menteri mengucap Janji sesuai dengan agama yang dianut dan dihadapan 240 juta orang rakyat Indonesia.

Perjanjian Vertikal dengan Sang Khalik dan Horizontal terhadap Rakyat Indonesia. Sebagai pengucap janji, kesatriaan mereka diuju, karena yang diharapkan adalah pembuktian. Bukan sekedar ucapan yang formalistis yang kemudian lupa begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban moral.

Namun, biasanya dan mayoritas, janji – janji di keseharian hanyalah ” jualan kata – kata”. Dimana tindakan tersebut untuk menarik keinginan  orang lain menjadi keinginan dirinya sendiri.

Banyak kasus kalau kita bicara “janji sebagai jualan kata-kata’. banyak pasangan suami istri cerai dengan pengingkaran janji untuk berlaku adil yang ujungnya berakhir perselingkuhan. Janji anak kepada orang tua agar rajin sekolah dan belajar berujung pengingkaran dengan membolos dan memkai uang spp untuk sekedar main PS.Hingga janji mulia sebagai pejabat berwenang berakhir dengan penghianatan kepada rakyat banyak yang berlaku korup.

Janji. Kata – kata. Yang sebenarnya bukanlah “jualan kata-kata”, tetapi merupakan simbolitas jiwa yang kesatria dengan konsistensi, berpegang teguh pada prinsip keadilan sosial serta kemuliaan tanpa penghianatan.

Dan yang harus dicermati adalah : JANJI YANG BERUCAP DISAKSIKAN OLEH SANG KHALIK DENGAN KEKUASAANNYA MAMPU MENGUBAH KEHIDUPAN SESEORANG SEMUDAH MEMBALIKAN TELAPAK TANGAN !!!

KIB II : bukan kepentingan elit semata

Menaruh harapan. Tepatnya bagi Masyarakat Indonesia setelah Kabinet Indonesia Bersatu II dilantik Oleh Presiden SBY di Istana Negara.

Dengan berbagai latar belakang politik, titel pendidikan dan profesi, KIB II ini diharapkan menjadi jawaban atas kemenangan SBY dalam Pemilu Presiden 2009.

LANJUTKAN !. Bukan melanjutkan kemiskinan dan penggusuran, tetapi mengangkat kaum miskin ke era yang lebih layak melalui program kerja kabinet yang terstruktur dan sistematis.

LANJUTKAN ! dengan reformasi birokrasi yang efisien dan terarah supaya iklim investasi lebih bergairah tanpa harus kekanan dan kekiri, keatas dan kebawah akibat terlalu panjangnya proses birokrasi. Pada akhirnya, investor cenderung “malas” untuk menanamkan modalnya di Republik ini.

LANJUTKAN ! Dengan penuh konsistensi untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepastian hukum dengan barometer keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya proses penghukuman yang tebang pilih.

LANJUTKAN ! bukan lagi BLT yang mengharuskan rakyat penerimanya mengantri terlalu panjang, tetapi melalui mekanisme bantuan pemerintah yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti modal usaha yang sangat mudah dan berjangka panjang disertai terbukanya lapangan pekerjaan.

LANJUTKAN ! Pendidikan murah bukan murahan, dengan kualitas pendidik yang seimbang di setiap daerah dan fasilitas pendidikan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kinerja yang optimal dan berlandaskan mengutamakan kepentingan rakyat dengan tujuan memakmurkan rakyat yang berkeadilan sosial harus menjadi etos kerja bagi seluruh jajaran KIB II ini.

Bukan lagi tawa riang dan sorak sorai setelah namanya diumumkan oleh Presiden yang banyak disiarkan secara langsung oleh media nasional.

Bukan santernya Isu Kenaikan Gaji Menteri dan DPR, tetapi Program kerja yang sederhana tapi praktis dan mampu diaktualiasasikan, bukanlah “program kerja di atas langit”, karena rakyat tak butuh itu.

Audisi Menteri

Dalam dua hari ini, di media elektronik maupun cetak, Pemberitaan lebih besar dikonsentrasikan pada penunjukan kandidat menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II SBY – Boediono.
Teringat dalam benak sebuah program talent scouting di salah satu TV swasta yang mengangkat fenomena keinginan menjadi artis dangdut.
Mungkin Audis menteri ini bisa kita beri judul Menteri Maniaia.
Setiap Calon Menteri memenuhi panggilan (yang sebelumnya dilakuakan komunikasi Via Telepon oleh orang kepercayaan SBY / Hatta Radjasa dan Sudi Silalahi). ke cikeas.
Disana Beliau – Beliau diberikan arahan tugas – tugas pokok yang akan diembannya dalam lima tahun kedepan.
Tetapi, yach namanya audisi, mungkin kita tidak bisa terlalu banyak berharap, apalagi sebelumnya rakyat tidak diberikan pilihan. Karena memang penunjukan menteri merupakan hak prerogative presiden ( karena Indonesia menganut system pemerintahan Presidensial).
Mungkin akan berbeda nuansanya apabila Calon menteri pun bisa dilakukan polling pemilihan melalui sms seperti acara mania – manian di tv – tv. Rakyat terhibur dan provider pun makmur.

s