etika periklanan

Iklan dari Segi Etika
Penyajian iklan di berbagai media baik cetak maupun elektronik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat. Hal ini terlihat banyaknya masyarakat yang terpengaruh untuk membeli sebuah produk karena pernah melihat iklannya di televisi atau di majalah.
Agresivitas periklanan merupakan ilusi bagi masyarakat karena yang timbul adalah penanaman nilai-nilai konsumtif bagis kesadaran nyaya masyarakat umum. Bukan lagi menginformasikan produk atau pembentukkan citra produk yang positif namun proses ideologisasi.
Penyampaian pesan dari pengiklan lebih banyak meawarkan kepastian dan janji yang diluar itu sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Heroisme produk menjadi sebuah jalan bagi pengiklan untuk menawarkan hasil kreatif (yang merupakan amanat produsen) kepada msyarakat umum.
Penganutan ideology (kapitalisme) dari produsen dan pengiklan sendiri merupakan sebuah jawaban bagi semua yang tertera diatas karena berhubungan dengan pengakumulasian modal dan cara untuk mencapai hal tersebut.
Benturan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat sering terjadi seperti erotisme iklan, kata-kata vulgar dan penanaman nilai konsumtif yang mengalir bgitu deras.
Menjadi pertanyaan bagi kita apakah di dunia periklanan harus memiliki kesantunan dan kesopanan serta etika yang mengatur semuaya atau dibiarkan mengalir begitu saja yang kemudian eksekusi penilaian diserahkan kepada masyarakat sebagai orang-orang yang terkorbankan oleh ideologisasi periklanan.

Ruang Konsumen
Tersaji dalam UU Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999 dimana penempatan hak – hak konsumen harus diprioritaskan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur kaidah – kaidah dalam berpromosi dan beriklan.
Pengelolaan pesan da;am setiap materi promosi maupun beriklan dalam koridor menghormati hak – hak konsumen, melepaskan kepentingan yang tidak bertanggung jawab secara social dalam strategi penjualan yang dilakukan oleh konsumen.
Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang keberadaannya diatur oleh UU Perlindungan Konsumen pada Bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Pada pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan kecil (small claim court) yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah sesuai dengan asas peradilan.
Pengaturan hak – hak konsumen harus sejalan antara kepentingan penjualan dengan pasar sebagai area perebutan kekuasaan dengan etika yang menggunakan sudut pandang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Konsumen memiliki hak dalam menentukan pilihan untuk membeli dan menggunakan suatu produk. Bukan obyek eksploitasi produsen. Jelaslah, dalam berpromosi sebaiknya etika harus diprioritaskan.

(eginamakoe.medkoadkomunika.X-PressiClass.bonaparte_france@yahoo.com)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s